Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan urusan jadwal kartu Indonesia terpelajar (KIP) beres tiga bulan mendatang. Ganjalan utama yaitu dilema aturan peruntukan uang di KIP.
Informasi dari Kemendikbud menyebutkan ada 12 juta KIP belum bisa dicairkan hingga sekarang. Sebab ada dilema sumber data. Yakni antara data anak miskin yang dipunyai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan data pokok pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud.
Muhadjir menjanjikan akan mengebut pembuatan payung aturan dan sinkronisasi data tersebut. Dia menjelaskan payung aturan itu diantaranya yaitu untuk kejelasan pemanfaatan uang di dalam KIP itu.
’’Distribusi kartunya itu tidak utama. Yang utama yaitu penggunaan uangnya,’’ katanya usai salat Jumat di kantor Kemendikbud kemarin.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan pemanfaatan uang KIP itu yaitu pokoknya habis atau harus dibelanjakan untuk keperluan sekolah.
Masalah ini yang harus dituntaskan Kemendikbud dan kementerian terkait lain. Supaya penyaluran dan pemanfaatan dana di KIP tidak berujung dilema hukum.
Sementara untuk sumber data Muhadjir menuturkan perlu sinkronisasi. Dia menyampaikan data yang di Kemendikbud yaitu anak miskin yang bersekolah. Sementara data di TNP2K yaitu data anak miskin di seluruh Indonesia.
Ke depan Muhadjir ingin kartu itu tidak hanya untuk anak miskin. Tetapi semua anak. Berbekal kartu itu, anak bisa mencar ilmu menabung semenjak usia dini. Bagi anak miskin, saldo KIP diisi negara. Sementara bagi siswa bisa dan kaya, saldo KIP diisi orangtua masing-masing.
Dengan kartu itu bisa mencegah potensi penguapan uang pendidikan. Mulai dari uang belanja buku, uang bayar SPP, dan uang-uang pendidikan lainnya. Muhadjir meyakini transaksi nontunai bisa menekan potensi penguapan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menduga pertimbangan utama Presiden Joko Widodo memberhentikan Anies Baswedan yaitu dilema penyaluran KIP itu.
Gerakan-gerakan yang selama ini popular di masa Anies Baswedan baginya baik. Tetapi aneka gerakan itu tidak menyerap anggaran Kemendikbud. Sementara ukuran kinerja pemerintah yaitu serapan anggaran.
Dia menyampaikan sebagai akad politik, penyaluran dan penggunaan KIP sama sekali tidak terdengar gaungnya. Indra berharap secepatnya urusan KIP ini bisa terlaksana dengan baik. ’’Perkara satu dua kartu salah sasaran itu biasa. Yang penting terus dievaluasi,’’ terperinci dia.
Indra sudah mengamati semangat Jokowi terkait KIP ini semenjak jadi gubernur DKI Jakarta. Saat menjadi Gubernur, Jokowi mempunyai jadwal Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat itu di dinas pendidikan Jakarta tidak ada anggaran khusus untuk KJP.
Namun dengan kebijakan birokrasi yang cepat, kesudahannya Jokowi sebagai Gubernur tetap bisa menyalurkan KJP dengan baik.
(Sumber : jpnn)
Demikian gosip seputar sasaran kerja Mendikbud gres yang sanggup kami bagikan, biar bermanfaat.
Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI
EmoticonEmoticon