Setelah setengah jam menggoreskan pensil, murid-murid di kelas yang diajar Lizeka Rantsan berbaris ke mejanya menyerahkan tes matematika. Guru perempuan di sekolah dasar Oranjekloof di Cape Town itu mendapatkan apresiasi dari belum cukup umur berusia 11-12 tahun dalam balasan di kertasnya.
Rantsan mendesah, tidak terkesan. Menarik satu lembar yang salah dari tumpukan ia bertanya: "Bagaimana kita sanggup membantu belum cukup umur ini?"
Itulah pertanyaan yang gagal dijawab Afrika Selatan (Afsel). Dalam tabel kumpulan tentang sistem pendidikan yang disusun pada 2015 oleh perhimpunan OECD dari sejumlah negara, Afsel menempati urutan ke-75 dari 76. Pada November, Tren dalam Matematika Internasional dan Ilmu Sains (TIMSS) yang terbaru, tes empat tahunan bagi 580.000 murid di 57 negara, Afsel berada di serpihan bawah atau mendekati urutan buncit dalam banyak sekali peringkat, meskipun skornya telah membaik sejak 2011.
Anak-anaknya berada di belakang murid-murid di negara miskin Benua Hitam. Yang mengejutkan, 27 persen siswa yang sudah bersekolah selama enam tahun tidak sanggup membaca, dibandingkan dengan 4 persen di Tanzania dan 19 persen di Zimbabwe. Setelah lima tahun sekolah, sekitar setengah dari total murid tidak tahu bahwa 24 dibagi tiga yakni delapan. Hanya 37 persen belum cukup umur sekolah yang lulus ujian matrikulasi; hanya 4 persen naik kelas.
"Afsel memiliki sistem sekolah yang paling berbeda di dunia," kata Nic Spaull dari Universitas Stellenbosch.
Kesenjangan nilai tes antara 20 persen peringkat atas di sekolah dan sisanya lebih lebar dibandingkan hampir semua negara lain. Dari 200 murid kulit gelap yang bersekolah hanya satu yang sanggup dibutuhkan cukup baik untuk berguru teknik. Sepuluh belum cukup umur kulit putih sanggup diperkirakan mendapatkan hasil yang sama.
Banyak duduk kasus berakar pada apartheid. Undang-undang Pendidikan "Bantu" 1953 diatur demi memastikan bahwa kulit putih mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari kulit hitam. Kaum kulit hitam, menurut Hendrik Verwoerd mantan perdana menteri yang dulu bertanggung jawab atas pendidikan, dididik hanya untuk menjadi "penebang kayu dan pengangkut air".
Para murid kulit gelap mendapatkan sekitar seperlima dari dana yang diterima rekan-rekan kulit putihnya. Mereka hampir tidak diajari matematika atau sains. Gereja paling independen membuka sekolah yang mengatakan pendidikan yang baik di wilayah kaum kulit gelap lalu ditutup.
Setelah Nelson Mandela menjadi presiden pada 1994, pemerintah memperluas jalan masuk untuk bersekolah. Ia juga mengubah sistem sekolah yang dipisahkan oleh ras dengan membagikan anggaran. Sekolah-sekolah di daerah miskin mendapatkan lebih banyak dana negara. Tapi seluruh sekolah di daerah yang lebih kaya sanggup dibebankan biaya tinggi.
Dalam teori, sekolah-sekolah itu harus mendapatkan murid bahkan jikalau orang basi tanah mereka tidak sanggup membayar biaya. Dalam prakteknya, mereka dibentengi hak istimewa. Masih ada sekitar 500 sekolah yang dibangun dari lumpur, terutama di Eastern Cape. Western Cape memiliki beberapa kampus terbesar di belahan bumi selatan, dengan lapangan rumput kriket sehalus permadani.
Namun uang bukanlah alasan atas keterpurukan ini. Beberapa negara menghabiskan lebih banyak dengan efek begitu sedikit. Di Afsel, pengeluaran publik untuk pendidikan yakni 6,4 persen dari PDB; pangsa rata-rata di negara-negara Uni Eropa yakni 4,8 persen. Lebih penting daripada uang yakni kurangnya akuntabilitas dan kualitas buruk dari sebagian besar guru. Pusat untuk kedua kegagalan itu yakni Persatuan Guru Demokratik Afrika Selatan (SADTU), yang bersekutu dengan penguasa Kongres Nasional Afrika (ANC).
Peran SADTU tertera kosong dalam laporan yang diterbitkan Mei 2016 oleh tim yang dipimpin John Volmink, seorang akademisi. Telah ditemukan korupsi "luas" dan penyalahgunaan. Termasuk guru yang membayar pejabat serikat demi pekerjaan yang disukai, dan guru-guru perempuan memberitahu bahwa mereka akan diberi pekerjaan hanya dengan dimintai imbalan seks. Pemerintah hanya memberi sedikit tanggapan. Mungkin mengejutkan; seluruh enam pegawai negeri senior yang mengajar yakni anggota SADTU.
Wibawa serikat dalam pemerintahan mengingkari klaim bahwa para pejabat yang harus disalahkan atas pendidikan yang menyedihkan. Tahun lalu mereka berhasil melobi pembatalan tes standarisasi. Dipastikan bahwa para penilik harus memberitahu ke sekolah satu tahun sebelum datang (kurang dari 24 jam yakni norma di Inggris). Dan kendati induk sekolah terdiri banyak sekali lembaga pemerintah yang bermaksud membuat guru-guru harus melapor, mereka lebih sering dikendalikan oleh serikat, atau dalam beberapa masalah oleh komplotan.
Tetapi kalau ada pengawasan yang lebih baik kebanyakan para guru akan berjuang untuk meningkatkan keahlian. Dalam satu penelitian di tahun 2007, guru-guru matematika untuk murid berusia 11-12 tahun duduk melaksanakan tes yang sama di kelas mereka; diberi pertanyaan termasuk hitungan sederhana soal fraksi dan rasio. Hasilnya, sebuah skandal: 79 persen guru mencetak nilai di bawah tingkat yang dibutuhkan dari murid. Rata-rata anak berusia 14 tahun di Singapura dan Korea Selatan melakukannya jauh lebih baik.
Itu tidak menyerupai ini. Sekolah Spark Bramley di Johannesburg yakni sekolah swasta murah, menghabiskan waktu sebagian besar siswanya lebih dari rata-rata sekolah negeri. Sebanyak 360 murid mulai berguru pada 07:30 pagi dan pulang pukul 03:00-04:00 sore; kebanyakan sekolah negeri tutup pada pukul 01:30 siang. Di pagi hari murid berkumpul untuk latihan kesadaran, pertanyaan matematika, berjanji untuk bekerja keras -- dan senam memompa darah ala "Firework"-nya Katy Perry.
"Kami memiliki kurikulum emosional sebaik aliran akademik," kata Bailey Thomson, eksekutif Spark, menyerupai dilansir The Economist.
Murid-murid menghadiri pelajaran matematika menurut kurikulum Singapura; kelas keaksaraan menarik tentang bagaimana Inggris mengajarkan fonik. Yang krusial, para guru bukan anggota SADTU. Tapi mereka mendapatkan 250 jam pengembangan profesional per tahun, sekitar sama banyaknya yang didapat guru sekolah negeri rata-rata dalam satu dekade.
Hasil awal mengatakan bahwa murid-murid yang berada pada peringkat rata-rata sudah setahun lebih maju dari rekan-rekan negeri mereka. Spark menjalankan delapan sekolah dan berencana membuka 20 cabang pada 2019. Operator lain, menyerupai Future Nation, yang salah satu pendirinya yakni Sizwe Nxasana, mantan bankir, juga berkembang pesat.
"Kami tidak pernah akan memiliki langkah yang lebih besar dari pemerintah, tetapi kita sanggup mempengaruhinya," kata Stacey Brewer, pendiri Spark, berharap.
Skema lain yang menjanjikan berupa "sekolah kolaborasi" percontohan di Western Cape, menurut perguruan di Inggris dan sekolah khusus di Amerika. Kelima sekolah kerja sama dibiayai negara tetapi dijalankan oleh operator independen.
Dalam apa yang Helen Zille, perdana menteri dari negara serpihan Western Cape, sebut "saat perkembangan", para wali murid Oranjekloof mengajukan petisi untuk tetap menjaga sekolah dalam acara kerja sama ketika serikat pekerja mencoba untuk menentangnya. Zille ingin menyebarkan "massa kritis" dari sekolah kerja sama guna menyuntikkan persaingan ke dalam sistem publik.
Sekolah Spark dan sekolah kerja sama mengatakan bahwa pendidikan Afrika Selatan tidak perlu dikutuk. Tapi bersama-sama mereka bertanggung jawab untuk sebagian kecil dari lebih 25.000 sekolah di negara itu. Peningkatan meluas akan perlu melonggarkan cengkeraman SADTU. Dalam jajak pendapat lokal pada Agustus, partai yang berkuasa mendapati hasil terburuk sejak berakhirnya apartheid. Hal ini sanggup memaksakan tinjauan soal konflik kepentingan.
Semakin besar kemungkinan itu berlanjut, maka gagal pula pendidikan buat anak-anak. "Keinginan untuk berguru telah terkikis," kata Angus Duffett, kepala Silikamva High, sekolah kolaborasi. "Itu yakni derita yang sangat menyakitkan," pungkasnya.
EmoticonEmoticon